Bupati Saipul Perjuangkan Pembangunan Kantor Baru di Kementerian PUPR

0 172

HarianMetro.co, POHUWATO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus memperjuangkan pembangunan kantor bupati yang baru. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan kerja Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, dan beberapa anggota DPRD lainnya, ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (10/12/2024).

Rombongan turut didampingi Kepala Dinas PUPR Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit, dan perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Gorontalo, Irawanto, serta Kasie Perencanaan Bangunan Gedung, Iin Datuage.

Mereka diterima langsung oleh Wakil Menteri PUPR, Ir. Diana Kusumastuti, MT, Plt Dirjen Cipta Karya, Endra S. Atmawidjaja, MT, dan jajaran Direktorat Bina Penataan Bangunan.

Dalam pertemuan itu, Kadis PUPR Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit, memaparkan progres dokumen perencanaan yang telah disiapkan.

“Semua persyaratan dokumen hingga Detail Engineering Design (DED) pembangunan kantor baru telah terpenuhi. DED juga sudah melalui proses paparan dan revisi sesuai masukan,” ujarnya.

Risdiyanto menambahkan, usulan pembangunan kantor bupati ini telah masuk dalam daftar penanganan Kementerian PUPR.

Namun, realisasi anggaran masih menunggu keputusan berdasarkan kondisi keuangan kementerian pada tahun 2025.

Sementara itu, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga mengungkapkan harapannya agar alokasi anggaran pembangunan kantor bupati dapat menjadi prioritas pada tahun 2025.

Ia menjelaskan bahwa kondisi pelayanan masyarakat saat ini kurang optimal karena keterbatasan ruang kantor yang memadai.

“Beberapa bagian dari pelayanan kami masih meminjam gedung atau kantor lain. Meski begitu, kami tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap hal ini mendapat perhatian dari Ibu Wakil Menteri untuk segera diwujudkan,” ujar Bupati
Saipul.

Kunjungan kerja ini menjadi langkah strategis Pemkab Pohuwato untuk mempercepat proses pembangunan kantor bupati sebagai pusat pemerintahan yang lebih representatif demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. //AD

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.