HarianMetro.co, POHUWATO – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Mohamad Fadli, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pohuwato dalam rangka studi komparasi terkait inovasi sistem digitalisasi di sektor pendapatan daerah.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan sistem digitalisasi yang telah mulai dikembangkan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, khususnya dalam mendukung kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Dalam wawancaranya, Mohamad Fadli menyampaikan bahwa di era digital saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk terus menghadirkan inovasi, terutama pada sektor pendapatan, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta mendukung pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan transparan.
Iklan
“Era digital menuntut adanya inovasi yang terus dikembangkan oleh daerah, sehingga masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya, sementara pemerintah juga semakin optimal dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini yang menjadi tujuan kami datang dari Kabupaten Parigi Moutong,” ujarnya.
Menurutnya, pihak DPRD Parigi Moutong selama ini aktif berdiskusi mengenai pengembangan sistem digitalisasi sektor pendapatan. Ia mengapresiasi langkah Kabupaten Pohuwato yang telah mulai menerapkan sistem digital, terutama pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Non Logam dan Batuan (NLB), serta pajak reklame.
Fadli menilai, jika sistem tersebut diterapkan secara maksimal, maka akan sangat membantu masyarakat sebagai wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya kepada daerah.
“Kami melihat Pohuwato sudah mulai menerapkan digitalisasi, terutama pada sektor PBB, NLB, dan reklame. Jika ini dijalankan secara maksimal, tentu sangat memudahkan masyarakat dalam menyetorkan kewajibannya sebagai wajib pajak kepada daerah,” katanya.
Selain itu, ia juga mengaku terkesan dengan struktur kelembagaan di Kabupaten Pohuwato, di mana badan pengelolaan keuangan daerah masih tergabung dengan sektor pendapatan daerah. Menurutnya, model tersebut dinilai lebih efisien, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan belanja daerah.
“Kami sangat mengagumi bahwa di tengah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat saat ini, di Kabupaten Pohuwato badan pengelolaan keuangan daerah masih tergabung dengan pendapatan daerah. Di Parigi Moutong, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah terpisah dengan badan pendapatan. Dengan sistem yang tergabung seperti di sini, tentu lebih efisien dalam penggunaan anggaran, khususnya untuk belanja daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, efisiensi tersebut dapat membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor lain yang juga tidak kalah penting, termasuk kebutuhan operasional pemerintahan dan pelayanan publik.
Lebih jauh, Fadli berharap hubungan kerja sama antara Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Pohuwato terus terjalin dengan baik, mengingat kedua daerah bertetangga dan memiliki keterkaitan yang erat, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, tidak sedikit masyarakat Parigi Moutong, khususnya yang berada di wilayah perbatasan, memanfaatkan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan di Pohuwato.
“Kabupaten kita ini bertetangga, sehingga kami berharap kerja sama antara Parigi Moutong dan Pohuwato terus berjalan baik. Di sektor pendidikan, banyak anak-anak dari Parigi Moutong yang menempuh pendidikan di sini. Begitu juga di sektor kesehatan, masyarakat di wilayah perbatasan sering kali lebih dekat mengakses layanan rujukan ke Marisa dibandingkan ke rumah sakit di Parigi,” ungkapnya.
Ia berharap sinergi antardaerah tersebut dapat terus diperkuat demi memaksimalkan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.//Mld