HarianMetro.co, POHUWATO — Aksi demonstrasi yang akan digelar Aliansi BARA API pada 1 Mei mendatang bukan sekadar seremoni jalanan atau rutinitas peringatan Hari Buruh. Ini adalah ledakan akumulasi kekecewaan, sebuah perlawanan terbuka untuk merebut kembali hak-hak rakyat penambang yang selama ini dinilai dikebiri dan dipinggirkan.
Di tengah ketidakjelasan arah kebijakan, Pemerintah Daerah dan DPRD Pohuwato dinilai belum mampu memberi kepastian bagi penambang lokal untuk memperoleh hak dan kewajibannya, terutama terkait penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Berbagai diskusi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) berulang kali digelar di meja-meja kehormatan DPRD, namun hasilnya dinilai belum memberi jawaban, justru menyisakan kebuntuan yang membuat rakyat penambang semakin kehilangan arah.
Pertanyaan pun mencuat di ruang publik: apakah pemerintah daerah dan DPRD juga ikut kehilangan kompas perjuangan mereka? Ketika penertiban wilayah pertambangan dinilai berjalan tanpa arah yang jelas, organisasi kepemudaan dan elemen masyarakat sipil justru harus turun ke jalan, mengambil peran menyuarakan hak-hak penambang lokal yang merasa semakin terdesak.
Iklan
Bagi rakyat penambang, ini bukan lagi soal mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini soal hak hidup, soal kepastian hukum, soal payung perlindungan agar mereka dapat bekerja di tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Sejak masuknya perusahaan besar di Kabupaten Pohuwato, suara-suara dari akar rumput terus menyoroti adanya perlakuan yang dianggap tidak adil terhadap penambang rakyat.
Panglima lapangan BARA API, YR, menegaskan pihaknya tidak akan surut memperjuangkan hak-hak rakyat penambang. Menurutnya, perlakuan terhadap penambang lokal telah melampaui batas kesabaran. Bahkan, penertiban kawasan tambang dipandang seolah diarahkan untuk melengserkan dan menyingkirkan penambang rakyat dari ruang hidup mereka sendiri.
Karena itu, aksi demonstrasi Aliansi Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API) disebut sebagai momentum merebut kembali hak-hak rakyat penambang yang terampas, sekaligus menggugat keadilan kepada Pemerintah Daerah, DPRD Pohuwato, dan Polres Pohuwato atas apa yang mereka nilai sebagai ketimpangan perlakuan hukum terhadap rakyat penambang.
1 Mei nanti, jalanan bukan hanya menjadi ruang protes—tetapi panggung perlawanan rakyat yang menuntut didengar. //HM