HarianMetro.co, POHUWATO – Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, membuka Rapat Koordinasi dan Penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI) tingkat Kabupaten Pohuwato di Kantor DP3AP2KB Pohuwato, Rabu (07/10/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan keluarga, serta pembangunan masyarakat yang inklusif.
Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo, Dr. dr. Yana Yanti Suleman, S.H., M.H., M.KM., Kepala DP3AP2KB Pohuwato Nizma Sanad, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para kepala bidang di lingkungan DP3AP2KB, camat, serta kepala desa yang menjadi lokus RBI, yakni Desa Tirto Asri di Kecamatan Taluditi, Desa Hulawa di Kecamatan Buntulia, dan Desa Dambalo di Kecamatan Popayato.
Iklan
Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan tersebut. Menurutnya, rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam membangun masyarakat yang berdaya, inklusif, dan terlindungi.
“Ruang Bersama Indonesia bukan hanya berbicara tentang tersedianya sebuah tempat atau fasilitas. Lebih dari itu, RBI harus menjadi ruang kolaborasi, ruang pemberdayaan dan ruang perlindungan bagi masyarakat,” ujar Iwan.
Ia menegaskan, RBI harus menjadi wadah untuk memperkuat peran perempuan, melindungi anak, memperkuat keluarga, serta mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Karena itu, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya satu OPD atau lembaga.
Menurut Iwan, pemerintah kabupaten berperan dalam menyediakan kebijakan dan dukungan program. Pemerintah kecamatan bertugas melakukan koordinasi dan pembinaan, sedangkan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Masyarakat pun memiliki peran penting untuk memastikan RBI berjalan dan memberikan manfaat nyata.
Kabupaten Pohuwato saat ini memiliki tiga desa yang menjadi lokus RBI, yakni Desa Tirto Asri, Desa Hulawa, dan Desa Dambalo. Iwan berharap ketiganya tidak hanya menjadi lokus secara administratif, tetapi juga menjadi contoh penerapan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan.
Ia meminta para kepala desa mendukung keberlanjutan RBI dengan mengidentifikasi kebutuhan perempuan, anak, dan keluarga, sekaligus mengoptimalkan potensi serta sumber daya desa. Keterlibatan kader, kelompok perempuan, Forum Anak, PKK, dan kelompok masyarakat lainnya juga dinilai penting.
Selain itu, RBI diharapkan menjadi ruang yang aman, nyaman, dan inklusif. Pemerintah desa diminta berkoordinasi dengan OPD terkait agar berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara tepat dan terpadu.
Kepada pimpinan OPD, Iwan mengingatkan agar RBI tidak dipandang sebagai program milik satu perangkat daerah saja. Ia mengajak seluruh OPD menyinergikan program dan sumber daya masing-masing, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, administrasi kependudukan, perlindungan perempuan dan anak, hingga penguatan keluarga.
“Dengan kolaborasi tersebut, masyarakat tidak harus datang ke banyak tempat untuk mendapatkan dukungan. RBI diharapkan dapat menjadi salah satu pintu yang mempertemukan masyarakat dengan berbagai layanan dan program pemerintah,” ujarnya.
Iwan juga menekankan pentingnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat, sementara anak sebagai generasi penerus harus tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangannya.
Karena itu, penguatan RBI perlu berjalan seiring dengan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kapasitas perempuan, serta pemenuhan hak-hak anak.
“Apabila terdapat persoalan di tengah masyarakat, jangan sampai masyarakat merasa berjalan sendiri. Pemerintah harus hadir, masyarakat harus peduli, dan seluruh stakeholder harus mampu bekerja bersama,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Iwan turut menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang belum dapat hadir karena menjalankan agenda kedinasan di luar daerah.
“Hasil dari pertemuan ini akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati, karena beliau berharap kegiatan ini bisa berjalan sukses untuk pengembangan RBI di tiga desa yang ada di Kabupaten Pohuwato,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Pohuwato, Nizma Sanad, menjelaskan bahwa Ruang Bersama Indonesia merupakan gerakan kolaboratif berbasis desa atau kelurahan yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program ini bertujuan menyatukan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menangani persoalan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara terintegrasi.
Menurut Nizma, keberhasilan RBI membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah dan pemerintah desa, organisasi perempuan, masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, hingga berbagai kelompok masyarakat lainnya.
Rapat koordinasi tersebut juga bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai konsep RBI, membangun komitmen bersama, menetapkan pembagian peran dan tanggung jawab, serta mengidentifikasi potensi, kebutuhan, dan persoalan di desa-desa yang menjadi lokus program.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, Dr. dr. Yana Yanti Suleman, dengan tema “RBI Mengubah Desa Menjadi Episentrum Perlindungan Perempuan dan Anak”.
Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui program dan dukungan anggaran.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk penguatan dan pelaksanaan RBI oleh Wabup Iwan Adam, pimpinan OPD, Kepala BNNK, camat, dan kepala desa.//mldi