HarianMetro.co, POHUWATO – Anggota DPD RI asal Provinsi Gorontalo, Syarif Mbuinga, menyampaikan keprihatinan sekaligus mengutuk keras kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Pohuwato, Rabu (18/11/2026).
Kasus yang berhasil diungkap Polres Pohuwato tersebut menjadi perhatian Syarif, terlebih salah satu korban diketahui masih berusia 14 tahun.
Ia meminta aparat penegak hukum (APH) tidak hanya fokus pada pengungkapan kasus, tetapi juga mendalami latar belakang hingga anak tersebut bisa terlibat dalam praktik perdagangan orang.
Iklan
Menurut Syarif, penting untuk mengetahui apakah keterlibatan anak tersebut dipengaruhi tekanan ekonomi, lingkungan pergaulan, atau faktor gaya hidup.
“APH harus melihat latar belakang kenapa anak ini sudah terlibat dalam kasus TPPO. Apakah karena terdesak masalah ekonomi atau karena gaya hidup anak tersebut yang ingin tampil beda dari teman-temannya,” ujar Syarif.
Ia menilai, apabila faktor gaya hidup menjadi salah satu pemicu, maka persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun orang tua.

Syarif menegaskan, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, khususnya dalam memberikan pendidikan dan pengawasan terhadap anak.
“Ini tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah maupun orang tua. Pemerintah harus lebih meningkatkan akses pendidikan formal, sementara orang tua perlu memperkuat pengawasan terhadap anak-anaknya,” katanya.
Ia juga mengingatkan kemungkinan masih adanya kasus serupa yang belum terungkap. Karena itu, upaya pencegahan dan pengawasan dinilai perlu ditingkatkan agar anak-anak tidak menjadi korban eksploitasi yang dapat merusak masa depan mereka.
Di sisi lain, Syarif mengapresiasi langkah Polres Pohuwato yang berhasil mengungkap kasus tersebut. Ia meminta aparat menindak para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Orang-orang seperti itu merusak masa depan anak. Orang tua seharusnya mendidik anak agar melakukan hal-hal positif, bukan melibatkan anak dalam kegiatan prostitusi,” tegasnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pohuwato, IPTU Renli Turangan, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua korban dibawa dari Kabupaten Gorontalo menuju Kabupaten Pohuwato.
Setibanya di Pohuwato, keduanya ditempatkan di salah satu penginapan yang berada di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa.
Renli mengungkapkan, kedua korban diduga dieksploitasi untuk melayani pria dengan tarif berkisar Rp300 ribu hingga Rp600 ribu sekali transaksi. Uang hasil aktivitas tersebut diserahkan kepada seorang perempuan berinisial MU yang diduga berperan sebagai mucikari.
“Kedua korban melakukan stay (menerima tamu) dengan tarif sekali transaksi Rp300 ribu sampai Rp600 ribu. Hasil dari kegiatan tersebut diberikan kepada mami berinisial MU selaku mucikari. Sementara kedua korban diberikan target untuk menyetorkan uang hasil MiChat sebesar Rp1.500.000,” jelas Renli.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa modus yang digunakan terduga pelaku adalah menjerat korban melalui utang. Terduga pelaku berinisial Nirmala Umar disebut memfasilitasi kedua korban dengan memberikan telepon genggam merek iPhone.
Pemberian tersebut kemudian dijadikan alasan bagi terduga pelaku untuk meminta hasil aktivitas korban sebagai pembayaran utang telepon genggam.
Atas perbuatannya, terduga pelaku terancam dijerat dengan ketentuan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 ayat (2) subsider Pasal 455 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun.
Renli menambahkan, Polres Pohuwato terus melakukan upaya pencegahan melalui razia rutin di sejumlah penginapan, rumah kos, dan kafe. Petugas juga memberikan imbauan serta edukasi kepada para pelaku usaha agar tidak mempekerjakan anak di bawah umur.
“Selain itu, tentunya kami Polres Pohuwato rutin melakukan razia di penginapan, kos-kosan, dan kafe, serta memberikan imbauan ataupun edukasi kepada para pelaku usaha kafe agar tidak mempekerjakan anak di bawah umur,” pungkasnya.//Mldi