HarianMetro.co, POHUWATO – Setelah Bupati Pohuwato menerbitkan surat Pemberlakuan (Work From Home) WFH atau bekerja dari rumah bagi ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Pohuwato, BKPSD justru memanfaatkan WFH dengan merencanakan menerbitkan E-Kinerja harian yang bukan di atur dalam peraturan Bupati (Perbup).
Saat ini, ASN di binggungkan akan kehadiran e-kinerja harian yang akan diterapkan oleh Plt BKPSDM, yang justru menimbulkan banyak pertanyaan ASN, disisi lain Bupati Pohuwato telah menerbitkan PERBUP e-kinerja bulanan untuk menilai kinerja para ASN di lingkungan Pemerintah pohuwato.
Adapun salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa rencana penerapan e-kinerja harian di kabupaten pohuwato belum tepat, karena menurutnya, di tengah tantangan yang dihadapi kabupaten pohuwato saat ini sangat sulit untuk diterapkan e-kinerja harian. Terangya kepada awak media, Selasa (13/26).
Iklan
Ia menambahkan, dimana ASN tersebut merupakan harapan keluarga untuk menopang ekonomi, akan tetapi, BKPSDM justru merencanakan akan menerapkan lagi e-kinerja harian yang belum sepantasnya diterapkan di pohuwato, hari ini kehadiran e-kinerja bulanan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang awalnya 100% sudah terpotong 25%, jika e-kinerja harian diterapkan lagi TPP mana lagi yang akan diterima ASN.
Sementara itu, ia menegaskan rencana penerapan e-kinerja harian tambah-tambah urusan, harusnya BKPSDM koordinasi dengan Bupati dan wakil Bupati terkait dengan ada kebijakan e-kinerja harian yang akan diterapkan. Bagi kami ASN penerapan e-kinerja bulanan sudah sangat mendukung penilaian kinerja ASN, jangan lagi ada aturan di atas aturan dan jangan mengambil kebijakan yang tidak diketahui Bupati dan Wakil Bupati.
Iklan
“Plt BKPSDM saat ini justru membuat kebijakan di atas kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato, yang harusnya kewenangan Bupati justru di buat semau BKPSDM” Ungkap ASN tersebut
ASN dilingkungan pemerintah Daerah Pohuwato berharap, Bupati dan Wakil Bupati bisa menempatkan pejabat yang paham mekanisme. Bukan pejabat yang semaunya merumuskan kebijakan yang baru atau aturan di atas aturan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato, dan pejabat yang suka cari perhatian agar di angkat menjadi pejabat defenitif. Pungkasnya.//HM