HarianMetro.co, POHUWATO – Disela-sela kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menerima aturan terkait perubahan NIK menjadi NPWP yang diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Gorontalo, Suryono, S.S.T, Ak, M.M, Selasa (27/12/2022).
Diketahui, saat ini Pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Pemerintah memastikan seluruh transaksi perpajakan per 1 Januari 2024 akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Masyarakat pun diminta untuk melakukan validasi NIK menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),” terang Bupati Saipul.
Menurut Saipul Mbuinga, dengan diserahkannya aturan perubahan NIK jadi NPWP maka hal ini akan dipelajari dan selanjutnya akan disampaikan kepada masyarakat Pohuwato.
“Ia, karena aturan ini sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo maka daerah akan menindaklanjuti seperti akan menyosialisasikan kepada masyarakat Pohuwato pada umumnya,” jelas Saipul.
Dikatakan Bupati Saipul, sebagaimana disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memastikan penggunaan NIK sebagai NPWP tidak berarti seluruh masyarakat yang memiliki KTP harus membayar pajak. Bagi orang yang belum memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
“Jadi bukan berarti NIK sebagai NPWP memaksa orang di bawah PTKP harus bayar pajak,” kata Saipul.
Lanjut, Bupati Saipul menambahkan, masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun tidak dikenakan pajak. Artinya, bagi yang memiliki penghasilan di atas batas yang ditetapkan, tentu sudah diwajibkan untuk membayar pajak.
“Pada intinya aturan terkait perubahan NIK jadi NPWP akan dipelajari dan disosialiasikan, sehingga masyarakat bisa paham betul terkait dengan aturan yang akan dijalankan pada 1 Januari 2024,” pungkas Bupati Saipul.//RH