HarianMetro.co, POHUWATO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM), menertibkan penjualan BBM eceran, serta mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat bersama Forkopimda yang dipimpin Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Wakil Bupati Iwan S. Adam, di ruang kerja Wakil Bupati, Senin (16/11/2026).
Rapat itu turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, Arif Ronaldi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Marisa, Ferdinal, S.H., M.H., Kasdim 1313/Pohuwato Mayor Inf. Muh. Ismaal, Kabag Ops Polres Pohuwato AKP Syang Kalibato, Anggota DPRD Pohuwato Iwan Abay, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Mahyudin Ahmad, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.
Iklan
Dalam arahannya, Bupati Saipul mengatakan rapat tersebut digelar untuk membahas persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama antrean panjang di empat SPBU, yakni SPBU Marisa, Paguat, Randangan, dan Popayato.
Menurutnya, persoalan paling menonjol terjadi di SPBU Marisa. Kondisi tersebut bahkan menjadi sorotan masyarakat dan memunculkan berbagai kritik terhadap pemerintah daerah.

“Persoalan antrean panjang ini menjadi fenomena yang terkadang memunculkan kritik sangat tajam kepada pemerintah daerah. Karena itu, perlu ada langkah konkret dan keterlibatan semua pihak untuk mencari solusi,” ungkap Saipul.
Selain antrean panjang, Bupati juga menyoroti maraknya pompa bensin mini (POM Mini) dan depot penjualan BBM eceran yang dinilai perlu mendapat pengaturan serta pengawasan serius.
Berdasarkan temuan di lapangan, antrean panjang di SPBU diduga dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mendapatkan BBM yang kemudian dijual kembali melalui POM Mini maupun secara eceran menggunakan botol berukuran satu hingga satu setengah liter. BBM yang dijual meliputi Pertalite, Pertamax, hingga Solar, termasuk dalam kemasan jeriken atau galon berukuran kecil.
Saipul menegaskan, aktivitas penjualan kembali BBM tersebut perlu ditertibkan agar distribusi bahan bakar berjalan sesuai peruntukannya dan tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga mengingatkan agar rekomendasi pembelian BBM yang diterbitkan Dinas Pertanian serta Dinas Kelautan dan Perikanan benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan petani dan nelayan.
Rekomendasi tersebut, kata dia, diperuntukkan bagi operasional mesin pertanian, seperti mesin pembajak sawah dan ladang, serta kebutuhan nelayan untuk mengoperasikan perahu maupun kapal saat menuju lokasi rumpon atau melaut.
Penggunaan BBM berdasarkan rekomendasi itu tidak boleh disalahgunakan, diperjualbelikan kembali, ataupun dialihkan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Dari berbagai masukan dan pendapat yang berkembang dalam rapat, disepakati pembentukan Satgas yang melibatkan pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta instansi terkait. Satgas tersebut diharapkan menjadi instrumen pengawasan sekaligus penertiban distribusi BBM di Kabupaten Pohuwato.
Bupati Saipul menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya telah menerbitkan surat terkait penertiban POM Mini, depot BBM, serta pengaturan aktivitas di SPBU guna mengantisipasi antrean panjang. Namun, pelaksanaannya tetap mengacu pada hasil pemantauan dan temuan dinas terkait di lapangan.
Ia menegaskan, penanganan persoalan BBM membutuhkan kerja sama seluruh unsur lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab.
“Penting kebersamaan dan keterlibatan dalam memerangi hal ini. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya dukungan dari semua lintas sektor. Olehnya, penting rapat ini menghasilkan pembentukan Satgas. Begitu terbentuk hari ini, Satgas sudah harus eksis di lapangan,” tegas Saipul.
Dengan terbentuknya Satgas tersebut, pengawasan distribusi BBM, penertiban penjualan BBM eceran, serta pengaturan antrean di SPBU diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Langkah ini diharapkan mampu membantu memastikan kebutuhan BBM masyarakat Kabupaten Pohuwato terpenuhi sesuai peruntukannya.//mldi