Pemkab Pohuwato Hormati Putusan Banding KUD Dharma Tani, Bupati Dorong Penyelesaian Hak Penambang Lokal
HarianMetro.co, POHUWATO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyambut baik putusan banding Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 65/PDT/2026/PT GTO tertanggal 12 November 2026 yang mengabulkan gugatan pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani, Idris Kadji dan kawan-kawan.
Atas putusan tersebut, Pemkab Pohuwato menegaskan akan mengikuti dan menghormati keputusan lembaga peradilan terkait keabsahan kepengurusan KUD Dharma Tani di bawah kepemimpinan Idris Kadji.
Hal itu disampaikan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam, didampingi Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, Ibrahim Kiraman, saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua dan jajaran pengurus KUD Dharma Tani di ruang kerja Bupati, Senin (16/11/2026).
Iklan
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Saipul mengungkapkan bahwa dirinya terus memantau perkembangan proses hukum yang ditempuh pihak KUD Dharma Tani. Ia bersyukur karena proses banding telah menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum terkait kepengurusan koperasi tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah sejak awal mengikuti perkembangan persoalan itu, termasuk melalui sejumlah rapat yang turut melibatkan pemerintah daerah dalam pembahasan pengakuan kepengurusan KUD Dharma Tani.

Dengan adanya kepastian hukum tersebut, Saipul berharap KUD Dharma Tani dapat kembali menjalankan aktivitas organisasi dan berkontribusi mendukung program pembangunan daerah.
“Harapan kami, KUD Dharma Tani tetap eksis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya sehingga bisa membantu program pemerintah daerah. Yang kami harapkan adalah sejauh mana peran KUD itu sendiri untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih tersisa dan menjadi tanggung jawab bersama,” ungkap Saipul.
Ia menegaskan, salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian serius adalah kepastian hak-hak masyarakat penambang lokal yang telah lama mendiami dan beraktivitas di kawasan tersebut.
Menurut Bupati, persoalan hak masyarakat penambang lokal masih menjadi isu sentral yang membutuhkan penyelesaian konkret, terutama terkait hak-hak warga yang hingga kini belum sepenuhnya memperoleh kepastian dari pihak perusahaan.
“Jujur, kami masih belum bisa tenang apabila penyelesaian hak-hak masyarakat yang belum tuntas diselesaikan oleh perusahaan. Karena itu, kami berharap persoalan ini dapat dimediasi oleh pihak KUD,” tegasnya.
Saipul menilai, penyelesaian persoalan tersebut menjadi langkah penting untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif di daerah. Kepastian penyelesaian yang dapat diterima semua pihak diharapkan mampu mencegah munculnya kendala maupun gejolak di tengah masyarakat.
Ia meyakini, apabila persoalan yang selama ini menjadi isu sentral dapat diselesaikan bersama, berbagai hambatan dalam aktivitas masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan daerah dapat diminimalkan.
Selain membahas kepengurusan koperasi dan hak masyarakat penambang lokal, pertemuan tersebut juga menyinggung persoalan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan Pani Gold Mine (PGM).
Bupati Saipul menyampaikan harapan pemerintah daerah dan KUD Dharma Tani agar perusahaan memberikan perhatian lebih terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, terutama dengan memprioritaskan putra-putri daerah dalam proses rekrutmen.
Menurutnya, hal tersebut penting mengingat masih banyak masyarakat lokal yang belum memperoleh pekerjaan. Sementara itu, keberadaan perusahaan di Pohuwato diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Pemkab Pohuwato berharap kepastian kepengurusan KUD Dharma Tani berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih baik.
Koperasi tersebut diharapkan mampu menjalankan peran strategis sebagai wadah perjuangan kepentingan masyarakat sekaligus jembatan komunikasi dan mediasi antara warga, perusahaan, dan pemerintah daerah.
Dengan demikian, persoalan yang masih tertinggal, khususnya terkait hak masyarakat penambang lokal dan kesempatan kerja bagi putra-putri daerah, dapat dibahas serta dicarikan penyelesaian bersama demi terciptanya iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pohuwato.//mldi