HarianMetro.co, POHUWATO – Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa menyambut baik kunjungan dari Tim Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Kunjungan tersebut dalam rangka untuk mengecek langsung transaksi PKH dan PKM, Jumat (21/07/2023).
Kunjungan itu bertempat di rumah jabatan dan di hadiri oleh Staf Kementerian Sosial RI, (Pekerja Sosial Ahli Pertama), M. Imam Saputra, Staf Kementerian Sosial RI (APD Bansos), Dyah Ayu Rokmatul Nisa serta dari Pohuwato yakni, Kadis Sosial, Ramon Abdjul, Staf Ahli Bupati, Bahari Gobel, Sekretaris Dinsos, Nanang Laisa, dan anggota pendamping PKH se-Kabupaten Pohuwato.
Staf Kementerian Sosial RI, M. Imam Saputra menjelaskan, tujuan ke daerah Provinsi Gorontalo khususnya Pohuwato untuk melakukan kroscek terhadap transaksi PKH dan PKM. Setelah dilakukan kroscek, untuk PKM terdapat 120 yang belum melaksanakan transaksi dan kemarin 20 Juli 2023, tersisa 60 dan saat ini transaksinya masih terus berjalan.
“Dalam rangka penyaluran bansos PKH tahap II tahun 2023, kami diperintahkan untuk melaksanakan penilitian PKM tidak transaksi tahap II tahun 2023 di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato selama 4 hari dari 19 s/d 22 Juli 2023,” kata Imam Saputra.
Dirinya juga menambahkan, sementara pihaknya berupaya mengoptimalkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin agar kiranya dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
“Seandainya pun kalau memang tidak dapat dimanfaatkan mungkin dengan kondisi-kondisi tertentu, salah satu contoh ada yang meninggal tanpa ahli waris dalam aturan kami hal demikian tidak dapat diterimakan bantuanya dan kami akan mengupdate lagi dengan usulan-usulan baru yang kiranya berhak menerima bantuan PKH,” terangnya.
Dalam momentum ini, Wakil Bupati, Suharsi Igirisa menyampaikan, ketika ada bantuan dari pusat ke Daerah, diharapkan pemerintah pusat agar dapat memberikan tembusan atau pemberitahuan kepada pemerintah Daerah, karena hal ini untuk meminimalisir berbagai persoalan di lapangan khususnya dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat, bahkan pemerintah daerah menjadi sasaran dari ketidakpuasan masyarakat khususnya ke Dinas Sosial, sehingga diharapkan ini bisa menjadi atensi kementerian sosial.
“Pada intinya kami selaku pemerintah daerah mengharapkan penyerahan bantuan sosial ini dapat dimaksimalkan, mengingat kondisi masyarakat saat ini pasca covid-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Apresiasi dan terima kasih kepada Kemensos atas perhatiannya kepada masyarakat Pohuwato, dengan harapan penyaluran bantuan dari pusat ini terus dapat dilakukan untuk mendokrak perekonomian masyarakat miskin,” pungkas Wabup Suharsi.
Sementara itu, Kadis Sosial, Ramon Abjul menambahkan, yang menjadi salah kendala bagi kami di Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan dari pusat yakni tidak memiliki data by name by adress dan ini merupakan salah satu indikator yang menjadi permasalahan kami pada Dinas Sosial.
“Penting bagi kami untuk bisa mendapatkan data tersebut, untuk memaksimalkan koordinasi bagi stake holder di Daerah dan kedepannya ini bisa menjadi perhatian bagi kementerian agar dapat memberikan informasi kepada kami sebelum penyerahan bantuan itu dilaksanakan,” tutur Ramon Abjul.
Terakhir, Wabup Suharsi berharap percepatan transaksi yang tersisa 60 itu segera diselesaikan dan semoga kehadiran Staf Kemensos saat ini dapat memaksimalkan penyerahan bantuan yang masih tersisa serta kepada para pendamping PKH kiranya lebih pro aktif untuk melakukan pendekatan secara persuasif terhadap masyarakat.
Sebagai informasi, untuk data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Pohuwato, dengan jumlah 113.236 KK, sementara Program Keluarga Harapan (PKH) dari kuota 7.834 KK yang berhasil disalurkan 7.467 KK dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan Kuota 10.812 KK yang berhasil disalurkan 10.076 KK serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 150.616 KK.//AD