HarianMetro.co, POHUWATO – Jumat (25/10/2024), suasana di BPKPD Kabupaten Pohuwato diwarnai aksi protes yang digelar oleh Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, Muslimin Nento. Aksi geruduk kantor BPKPD ini turut melibatkan sejumlah staf dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Aksi itu dilakukan di depan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pohuwato, mempertanyakan sejumlah persoalan terkait pengelolaan keuangan daerah.
Aksi protes ini ditujukan langsung kepada Kepala BPKPD Pohuwato, Teti Alamri.
Muslimin Nento dalam orasinya mengungkapkan kekesalannya terhadap transparansi keuangan daerah yang dinilainya tidak jelas hingga saat ini.
“Kasih tahu kami ada apa dengan keuangan daerah hari ini. BKD tidak jelas, bagaimana kedudukan pengelolaan keuangan di daerah. Oleh karena itu, kami meminta kepada Ibu Kaban Keuangan. Ini yang kedua kali kami datang, yang sebelumnya tidak seperti ini,” ujarnya di depan para peserta aksi.
Selain mempertanyakan transparansi keuangan, Muslimin juga menyinggung keterlambatan pencairan sejumlah tagihan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menganggap bahwa lambatnya pencairan tersebut menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Ada apa dengan daerah hari ini? Kalau memang daerah ini sudah jauh atau sudah tidak ada uang, jujur saja kepada bupati. Jujur saja kepada DPRD, bahwa daerah kita ini tidak mampu lagi. Kita akan berdiskusi untuk mencarikan solusi yang terbaik. Kita bangga daerah ini, berbeda dengan daerah lain,” tambahnya.
Muslimin mengaku sudah tidak sabar dengan kondisi sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Dia juga menyinggung manajemen keuangan yang dinilai tidak optimal, serta kepemimpinan yang dianggap kurang mampu memberikan penjelasan kepada publik.
“Pengelolaan Anda kurang benar, pemimpinnya kurang benar dan tidak mampu menyampaikan,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, aksi protes masih berlangsung dengan diikuti sejumlah ASN yang menuntut adanya kejelasan mengenai pengelolaan keuangan daerah. //AD