HarianMetro.co, POHUWATO – Calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor 4, Rahmat Gani mengatakan bahwa pilihannya menjadi Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi bukan hal mudah baginya.
Tentu ada alasan tersendiri mengapa ia memutuskan maju pada Pemilu 2024. Pria yang juga Aktivis ini, maju dari Daerah Pemilihan VI, wilayah itu mencakup Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo.
“Sekarang tentu juga bagaimana mental harus siap, sedih juga mendengar keluhan masyarakat,” kata Rahmat kepada awak media, Kamis (28/12/2023).
Rahmat pun menceritakan, banyak persoalan mendasar yang dikeluhkan masyarakat, seperti rendahnya daya beli masyarakat, lapangan pekerjaan, pendidikan, pertanian, infrastruktur, pertambangan, hingga pada persoalan aparatur negara.
“Baru-baru ini saja ada yang japri ke saya, yang bilang begini ‘Pak Gani kan ASN itu gajinya diatas Rp.3 juta cukup untuk biaya hidup. Sapa suru dorang so ba hutang, kalau aparat desa boleh ti pak angkat. Dan sayapun menjawab yang kita inginkan dari pelayan-pelayan (ASN) harus yang terbaik, yakni melayani setulus hati, sepenuh jiwa, sepenuh waktu dan seikhlas mungkin,” ungkap Rahmat mengutip seperti apa yang disampaikan warga.
Bahkan, dari 80 ASN yang ia wawancarai, terdapat 2 orang ASN yang tidak menggadaikan SKnya. Alasan menggadaikan pun cukup mendasar dan kuat, dari 80 sampel yang di wawancarai. Terdapat 4 alasan kenapa SK tersebut digadai yakni diantaranya untuk tempat tinggal, modal bisnis, beli kendaraan hingga membantu famili keluarga besar (balas budi orang tua atau orang dekat ASN).
“Untuk kendaraan saja, mereka harus ada, sebab mau ke tempat bekerja kalau naik bentor, berapa perharinya, belum antar anak ke sekolah, ditambah lagi kalau pakai kendaraan, kebutuhan keluarga, pokoknya ba pinjam itu menurut mereka bukan semata-mata karena hanya ingin bergaya, melainkan justru sudah menjadi tuntutan pekerjaan,” jelas Rahmat.
“Untuk tempat tinggal saja, saya mengamatinya itu harus dilakukan, sebab ASN harus punya rumah sendiri untuk ditinggali oleh anak-anak dan juga wibawa ASN itu sendiri, dan dari 80 yang ditanya, 35 ASN menjawab kebutuhan rumah,” paparnya lagi.
Selanjutnya, kata Rahmat, untuk modal bisnis. Para ASN ternyata harus memutar otak untuk berbisnis, demi mendapatkan penghasilan tambahan atau penghasilan lebih. Namun, faktanya hasil penulusuran rata-rata bisnis ASN gagal, syarat bisnis harus ada setiap waktu atau bisnis itu harus di badani.
“Kalau pun ada ASN berhasil dalam bisnis, mungkin cuman satu dua orang saja. Ruang ASN berbisnis atau beraktivitas tambahan pernah didorong oleh pemerintah. Jika saya tidak salah, di zaman pemerintahan Gus Dur atau Megawati dengan mengurangi hari kerja, hari sabtu dikurangi senin sampai jumat saja. Nah, dari 80 ASN, 25 ASN ambil kredit karena bisnis,” ujar Rahmat.
Belum lagi, katanya, bantu famili atau keluarga dekat pun tidak bisa dihindari oleh ASN. Dari 80 ASN yang diwawancarai, ada 3 ASN menjawab bantu keluarga dekat, sebab, kata mereka orang dekat tersebut punya jasa besar dari sejak mereka di sekolahkan hingga menjadi pegawai.
Artinya apa, lanjut Rahmat, jika ASN sudah muncul suara so sandar torang pe gaji, berarti ada persoalan yang harus diperhatikan. Sebab, sebaik apapun program pemerintah, sehebat apapun program yang dirancang, tetap saja yang menjalankan petunjuk teknisnya di lapangan tetap saja ASN. Kita bicara tanggung jawab itu yang harus diapresiasi dari mereka-mereka yang bekerja menyukseskan program-program yang ada.
“Kita tengok ke bawah ke tingkat Desa, di Desa ada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) DPRnya Desa, lihat mereka insentif dikisaran 45 ribu sampai 60 ribu perhari, diinginkan dari BPD apa ? Tanggung jawab mengawasi duit miliyaran, apa bisa maksimal, tidak ! kira-kira antara hak dan kewajiban, sebaliknya DPRD besar insentifnya, pasti fokus dalam bekerja, fokus dalam membahas, membuat regulasi, DPRD fokus dalam membahas anggaran dan fokus dalam pengawasan,” tambahnya.
Suksesnya kerja di 3 pokok dan fungsi DPRD, menurut Rahmat, di back up full oleh aparatur, baik administrasi di DPRD dan penjabarannya di tingkat lapangan. Maka, logis yang kita bahas hari ini, hal ini sudah menjadi tuntutan publik agar semua berjalan lancar, normal dan maksimal dalam proses kita dalam bernegara.
“Dan itu yang menjadi jawaban-jawaban saya ketika bapak-bapak dan ibu-ibu yang japri ke saya. Ada juga yang japri begini. Rahmat, nantinya kalau gaji naik, harga juga akan naik ? Saya jawab, bapak ibu itu hoax dan belum ada studi yang menemukan itu, kita tengok jakarta, tunjangan besar, beras juga harganya 100 ribu kan tidak,” ungkap Rahmat.
“Lagi-lagi kuncinya ada di PAD. Lihat daerah-daerah lain, PAD besar insentifnya juga besar, UU Otonomi daerah menuntut legislatif hari ini berpikir dan bekerja bersama eksekutif untuk memproses tatanan pemerintahan dari waktu ke waktu, agar lebih baik. Saatnya kesejahteraan aparatur mendapatkan perhatian serius,” ujar Rahmat menambahkan lagi.
Bagi Rahmat Gani, ia mengaku tak ada strategi khusus untuk meraih simpati pemilih. Ia hanya fokus berkunjung ke masyarakat untuk mendengar, mencatat, dan memperkirakan solusi tepat yang bisa ia perjuangkan apabila terpilih nanti.
“Terakhir, izinkan dan restui saya Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk bergabung di DPRD Provinsi Gorontalo Rahmat Gani, Nomor 4, dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Boalemo Pohuwato,” tutup Rahmat.//Adv