HarianMetro.co, POHUWATO – Kepala Desa (Kades) Persatuan Kecamatan Popayato Barat, Sunarjan T. Wakiden menanggapi persoalan pemogokan kerja yang dilakukan oleh seluruh aparaturnya.
Di kediamannya, Sunarjan menuturkan dirinya tidak bisa melarang ataupun menganjurkan aparaturnya untuk mogok kerja, karena mereka tidak bisa dipaksa kerja normal.
“Pemogokan ini, keinginan mereka sendiri. PNS saja masih banyak keluhan, apalagi mereka aparat desa,” tutur Sunarjan kepada HarianMetro.co, Kamis (1/4/2021).
Dia menjelaskan, pada Selasa malam (30/3/2021), para aparatur Desa Persatuan mendatanginya untuk menyampaikan sikap mereka terkait proses pencairan insentif (APBDes) yang tak kunjung jelas.
“Mereka ini sudah bekerja, jadi saya tidak bisa melarang. Secara umum, penghasilan mereka hanya dari insentif (APBDes),” ungkapnya.
Dirinya berharap proses pencairan APBDes Desa Persatuan segera dilakukan. Sebab setelah pencairan, menurutnya para aparatur Desa Persatuan akan berkantor seperti biasanya.
“Kambing saja, bagaimana jika sehari tidak diberi makan, apalagi manusia,” kata Sunarjan.
Selain itu, ia mengungkap saat ini pemerintah desa Persatuan sedang melengkapi sedikit administratif terkait APBDes.
“Insya Allah dalam waktu dekat, kendala APBDes tidak ada lagi, dan mudah-mudahan sudah cair,” jelasnya.
Sunarjan juga menegaskan penutupan kantor yang dilakukan aparaturnya, bukan berarti sama sekali tidak ada pelayanan terhadap masyarakat.
“Hingga kini tidak ada keluhan masyarakat terkait pelayanan Pemdes Persatuan,” tutur Sunarjan.
Dia pun memperjelas para aparat Desa Persatuan, mulai Senin ini (5/4/2021) dipastikannya tidak mogok kerja. Menurut dia, hal itu berkat koordinasi dan komunikasi antara anggota BPD dan Pemdesnya.
“Penutupan kantor itu spontan dari aparat saya, tapi pelayanan tetap ada. Rumah saya juga, kan dekat dari kantor,” tandas Sunarjan. //Yudi