HarianMetro.co, POHUWATO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Ekbang menggelar Rakorev Bidang Ekonomi Pembangunan Triwulan II tahun 2023, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan kaitan dengan progres penyerapan anggaran APBN yang sekaligus dihadiri Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa di Hotel Aston Kota Gorontalo, Selasa (22/8/2023).
Dengan tema “Sinergi Upaya Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Percepatan Penyerapan Anggaran”, serta kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, Penjabat Sekprov, Budi Sidiki, Kepala Perwakilan Wilayah BI Gorontalo, Dian Nugraha, Komisi II DPRD Provinsi, Feni Anwar, Kanwil DJPN Gorontalo, Adnan Wimbyarto, para bupati, wali kota se-Provinsi Gorontalo.
Pada kesempatan itu, Wabup Suharsi Igirisa yang didampingi oleh Kepala Baperlitbang, Irfan Saleh, Kabag Pembangunan, Sadirun, dan Kabag Ekonomi dan SDA, Suwartono Hulawa menyampaikan bahwa, terkait dengan progres dan anggaran tersebut sudah sesuai struktur APBD periode triwulan II tahun 2023, maka untuk belanja operasional sesuai pagu anggaran sebanyak Rp. 684.891.905.149, realisasi dari 324.816.538.946, dengan presentasi 47.42 %.
Sementara itu, untuk belanja modal dengan pagu anggaran Rp. 110.992.348.219, yang terealisasi Rp. 29.670.900.776, dengan presentasi 26.73 %, bahkan untuk belanja tidak terduga dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000, serta yang sudah terealisasi sekitar Rp. 318.248.000, dengan presentasi 9% dan untuk belanja transfer dengan pagu anggaran sebesar Rp. 140.466.894.366, yang terealisasi Rp. 34.058.347.061, dengan presentasi 24.24 %. Sehingga total dari semua belanja daerah yaitu sebesar Rp. 939.851.147.734, dengan realisasi Rp. 388.864.034.783, dan presentasinya 41.37 %.
Kemudian, untuk Dana PEN Kabupaten Pohuwato Triwulan II Tahun 2023 dengan total pagu dana PEN Rp. 152.769.056.669, dengan Nilai Kontrak Rp. 147.630.825.209, serta realisasi untuk penyaluran Rekening Kas Umum Negara (RKUN) menjadi 3 tahap yakni, tahap I, Rp. 38.192.264.167, tahap II, Rp. 68.746.075.501 dan tahap III, Rp. 40.692.485.541.
Tidak sampai di situ, untuk penggunaan dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sementra ini nilai kontraknya sebesar Rp. 147.630.825.209, dengan realisasi fisik 100%, bahkan rembuk stunting yang merupakan kebijakan percepatan penurunan stunting terhadap keluarga risiko stunting tahun 2023 untuk Kabupaten Pohuwato itu sendiri, sudah mengalami penurunan sekitar 28,2% yang berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari 34,6%.
Terakhir, Wabup Suharsi Igirisa menjelaskan, dalam pengendalian inflasi ada 6 upaya konkrit yang menjadi langkah untuk pengendalian inflasi Daerah oleh Mendagri serta menjadi perhatian khusus bagi TPID Kabupaten Pohuwato. Bahkan di triwulan I Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan 3 dari 6 upaya konkrit tersebut.
“Pada awal triwulan II kami memberikan dorongan kepada OPD teknis untuk segera melakukan instruksi Mendagri berupa 6 upaya konkrit pengendalian inflasi yang tertuang pada surat keputusan, untuk melakukan, gerakan menanam, operasi pasar murah, kerja sama antara daerah, sidak pasar dan distrubutor, dukungan transportasi dari APBD dan merealisasikan belanja tak terduga (BTT),” pungkasnya.//AD