HarianMetro.co, POHUWATO – Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, bersama Kepala Dinas PU Risdiyanto Mokodompit dan Kepala Dinas Perkim Fadli Sanad, melakukan kunjungan koordinasi ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, Jumat (19/7/2024).
Pertemuan ini membahas usulan program tahun 2025 untuk Kabupaten Pohuwato.
Dalam kesempatan tersebut, Suharsi menyampaikan bahwa dokumen instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT), telah lengkap dan sudah diserahkan ke Balai Prasarana Permukiman.
“Lahannya sudah disiapkan, dan kami berharap ini bisa terealisasi pada tahun 2025. Jamban yang dibangun pemerintah sudah cukup banyak, baik komunal maupun perorangan, dan saat ini sudah penuh,” ujar Suharsi.
Mengenai air bersih, Suharsi menjelaskan bahwa hampir semua kecamatan di Kabupaten Pohuwato telah memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kecuali Kecamatan Wanggarasi yang masih mengalami kesulitan.
“Kami berterima kasih kepada Balai Prasarana Permukiman atas bantuannya dalam melengkapi dokumen RP2KP KPK untuk kawasan kumuh di Kabupaten Pohuwato, yang mencakup 14 desa atau sekitar 40 dusun. Luas kawasan kumuh rata-rata di atas 5 hingga 10 hektar, yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat. Saat ini, revisi Perda kumuh sedang dibahas di DPRD dan diharapkan selesai pada Agustus,” tambah Suharsi.
Wabup Suharsi berharap dokumen yang diajukan dapat diupdate ke pusat dan masuk dalam RPJMN. Ia juga mengungkapkan bahwa dari sekitar 15 ribu rumah tidak layak huni di Pohuwato, sekitar 9 ribu telah dibangun dengan dana DAK, APBDP, dan APBD.
Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, Normansjah Wartabone, menyatakan bahwa usulan armada mobil lumpur tinja telah diteruskan ke Kementerian dan tinggal menunggu realisasi. Terkait program air bersih, Normansjah menjelaskan bahwa Kecamatan Wanggarasi menghadapi kendala topografi dan ketersediaan air baku.
“Usulan pengolahan air bersih untuk Bandara Panua telah kami teruskan, dan diharapkan dapat menjangkau kebutuhan masyarakat sekitar bandara. Kami akan menindaklanjuti usulan ini ke tingkat kementerian agar segera terealisasi,” tutup Normansjah.//AD