HarianMetro.co, POHUWATO – Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menyoroti persoalan harga LPG dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang belum merata di Kabupaten Pohuwato. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan pemeriksaan kinerja pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait upaya pemerintah daerah mendukung ketahanan energi nasional, Senin (14/09/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum, Achmad Djuuna; Inspektur Daerah, Irfan Saleh; Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Misbahuddin; serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam kesempatan itu, Iwan mengungkapkan bahwa persoalan energi masih menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama terkait harga eceran tertinggi (HET) LPG dan distribusi BBM jenis solar yang dinilai belum merata.
Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan subsidi BBM, termasuk solar dan Pertalite. Karena itu, menurutnya, diperlukan pengawasan dan koordinasi yang lebih kuat agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Persoalan energi ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, termasuk dukungan dari pemerintah pusat. Kita harus bersama-sama mencari solusi agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Iwan.
Ia menegaskan, sinergi antarpemerintah sangat penting untuk menyelesaikan persoalan energi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menekan angka kemiskinan.
Selain itu, Iwan menekankan pentingnya komunikasi, transparansi, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyebut kritik yang konstruktif perlu diterima sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pengelolaan anggaran secara efisien juga menjadi perhatian. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar penggunaan anggaran berjalan secara efektif.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Misbahuddin, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja pendahuluan bertujuan mengidentifikasi peran pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan energi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pemeriksaan tersebut mencakup upaya pemerintah dalam memenuhi empat pilar ketahanan energi untuk seluruh jenis komoditas energi.
Adapun aspek yang dinilai meliputi kecukupan regulasi, kebijakan, dan strategi ketahanan energi nasional; tata kelola dan manajemen risiko; keselarasan program pemerintah pusat dan daerah; serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan energi.
Pada kesempatan itu, Iwan menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan dan kerja sama yang telah terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada BPK atas kerja sama dan sinergi yang selama ini terjalin. Semoga melalui pemeriksaan ini, kita dapat terus melakukan perbaikan dan bersama-sama mendorong kemajuan daerah,” ungkapnya. Iwan juga menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang belum dapat hadir karena mengikuti agenda lain pada waktu bersamaan. Ia hadir untuk mewakili pemerintah daerah sekaligus menyampaikan salam hormat dari bupati kepada jajaran BPK dan seluruh peserta kegiatan.//mldi