HarianMetro.co, POHUWATO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menjalin kerja sama dengan Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Selasa (4/2/2025).
Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, beserta rombongan diterima langsung oleh Ahmad Miftakhul Khoiri, S.AP., M.AP. selaku Direktur Kerja Sama SmartID, didampingi Toriqul Mujahidi Ashshobrul, S.AP. selaku Manager Pusat Inovasi, serta Co-Chief Human Strategy Officer SmartID, Taufik Setiawan S.AB., M.AB., yang mewakili Universitas Brawijaya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menimba ilmu dan memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja di daerah.
“Kami melihat SmartID sebagai mitra yang tepat untuk berkolaborasi dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pohuwato. Saat ini, nilai SAKIP kami masih berada di bawah 65 persen atau kategori B dalam tiga tahun terakhir,” ujar Bupati Saipul.
Menurutnya, selain memiliki akademisi yang kompeten, SmartID juga memiliki konsep dan metode yang sesuai dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan di Pohuwato.
“Selain menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan SmartID, kami juga berharap mendapatkan masukan dalam menyusun dan mematangkan dokumen visi dan misi daerah untuk periode 2025-2029. Kami juga ingin memastikan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah dapat berorientasi pada pencapaian visi-misi tersebut,” jelas Bupati Saipul.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Pohuwato, Irfan Saleh, menuturkan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas.
“Perbaikan nilai SAKIP harus diawali dengan pembentukan tim yang terstruktur dengan baik. Kami juga berharap ada peningkatan kualitas laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta Renstra OPD yang baru nantinya,” kata Irfan. //AD