HarianMetro.co, POHUWATO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus mendorong digitalisasi transaksi dan pengelolaan pendapatan daerah melalui program unggulan SIMPANUA. Program tersebut mendapat monitoring langsung dari Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo dalam rangka evaluasi Program Bentor Sherlygo 2026, Jumat (02/10/2026).
Monitoring yang berlangsung di ruang kerja Bupati Pohuwato itu dibuka Bupati Saipul A. Mbuinga, didampingi Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah, Mahyudin Ahmad. Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, M. Andi Destriyan H.B.A., bersama jajaran.
Turut hadir Kepala BPKPD Pohuwato, Teti Alamri; Kabag Ekonomi, Delly Pakaya; Kabag Pembangunan, Sadirun; Kabag Umum, Sadianawati; Kabag Tapem, Anugerah Wenas; serta jajaran terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi kepada BI Provinsi Gorontalo atas pelaksanaan monitoring dan dukungan terhadap percepatan digitalisasi di Kabupaten Pohuwato.
“Atas nama Pemerintah Daerah, saya mengucapkan selamat datang di Bumi Panua Kabupaten Pohuwato kepada Bapak Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, M. Andi Destriyan H.B.A., beserta seluruh Tim Bentor,” ujar Saipul.
Ia menegaskan, digitalisasi transaksi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola keuangan daerah, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Pohuwato memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi tata kelola keuangan daerah. Digitalisasi transaksi merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik,” katanya.
Dalam evaluasi program unggulan digitalisasi daerah SHERLYGO 2026, Pohuwato mengusung SIMPANUA sebagai inovasi untuk mendukung sistem pembayaran dan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih mudah, transparan, dan akuntabel.
Melalui program ini, pemerintah daerah terus memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai, antara lain melalui QRIS, mobile banking, virtual account, e-commerce, dan e-channel.
Saipul berharap monitoring dan verifikasi yang dilakukan BI dapat memberikan masukan untuk menyempurnakan implementasi SIMPANUA agar semakin optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kehadiran Bapak Deputi beserta Tim Bentor memberikan motivasi besar bagi kami di daerah. Kami berharap melalui kegiatan on-site monitoring dan verifikasi kertas kerja ini, Tim Bentor dapat memberikan masukan, bimbingan, serta evaluasi konstruktif agar implementasi SIMPANUA dapat berjalan semakin optimal, andal, dan berdaya saing,” tuturnya.
Ia juga menginstruksikan Sekda, BPKPD, dan seluruh anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pohuwato untuk mendukung proses evaluasi, termasuk menyiapkan dokumen pendukung secara transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, M. Andi Destriyan H.B.A., menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari program Bentor, singkatan dari Blusukan Implementasi Program Unggulan of The Year Gorontalo.
Menurutnya, program tersebut bertujuan melihat secara langsung implementasi program unggulan digitalisasi yang dijalankan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo.
Ia menyebutkan, terdapat tujuh pemerintah daerah yang terlibat, terdiri atas Pemerintah Provinsi Gorontalo, satu pemerintah kota, dan lima pemerintah kabupaten. Masing-masing daerah memiliki program unggulan yang berkaitan dengan digitalisasi.
Andi menjelaskan, TP2DD menjadi wadah kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Ia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemkab Pohuwato dalam pelaksanaan monitoring tersebut.
Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi program SIMPANUA oleh penanggung jawab (PIC) TP2DD Kabupaten Pohuwato, Anisha Wisda Dewanti Kumala, S.STP.
Dalam pemaparannya, Anisha menjelaskan bahwa SIMPANUA merupakan program transformasi digital pendapatan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan pelayanan pajak yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Ia memaparkan tiga fungsi utama SIMPANUA. Pertama, memperkuat tata kelola pendapatan daerah melalui sistem yang terotomatisasi dan terstandar. Kedua, memudahkan masyarakat membayar pajak kapan saja dan dari mana saja, termasuk untuk menjawab tantangan geografis Pohuwato yang memiliki wilayah cukup luas.
Ketiga, mengintegrasikan seluruh siklus pendapatan daerah, mulai dari pendataan, penetapan, hingga pembayaran. Integrasi ini diharapkan membuat pengelolaan pendapatan lebih efektif dan efisien.
Ke depan, pengembangan SIMPANUA juga direncanakan mencakup pemanfaatan teknologi geospasial melalui pengembangan Geotrix. Inisiatif tersebut sebelumnya telah dibahas bersama salah satu perusahaan rintisan binaan Universitas Indonesia (UI).//mldi