HarianMetro.co, POHUWATO – Ketua DPD KNPI Pohuwato, Fardiyanto Mohi, menegaskan komitmen organisasi kepemudaan tersebut untuk aktif mengawal berbagai isu strategis daerah, khususnya terkait pertambangan rakyat dan investasi di Pohuwato.
Hal itu disampaikan Fardiyanto dalam sambutannya usai pelantikan pengurus DPD KNPI Pohuwato, Senin (20/4/2026), melalui penyampaian “Deklarasi Pemuda Panua”.
Dalam deklarasi tersebut, KNPI Pohuwato menyatakan tiga sikap utama. Pertama, mengawal percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kedua, mendukung investasi pertambangan oleh PT Merdeka Copper Gold dan seluruh anak perusahaan yang beroperasi di Pohuwato, dengan catatan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat penambang.
Ketiga, KNPI menyatakan siap mendampingi perjuangan masyarakat penambang dalam memperoleh hak tali asih atau kompensasi atas lahan yang telah dikelola secara turun-temurun, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah konsesi.
Fardiyanto menegaskan, sikap tersebut merupakan bentuk itikad baik pemuda dalam merespons berbagai persoalan daerah yang dinilai semakin kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.
“Ini adalah bentuk komitmen kami sebagai pemuda untuk hadir di tengah persoalan masyarakat dan mendorong solusi bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD I KNPI Provinsi Gorontalo, Riyanto Ismail, menekankan pentingnya peran strategis pemuda dalam menjaga arah pembangunan daerah di tengah dinamika global yang semakin tidak stabil.
Menurutnya, kondisi geopolitik dunia saat ini turut berdampak hingga ke daerah, termasuk terhadap kenaikan harga bahan pokok yang dirasakan masyarakat Pohuwato dan Gorontalo secara umum.
“Pemuda tidak bisa hanya menjadi penonton. Harus ada peran aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah, terutama dalam merespons dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat,” tegas Riyanto.
Ia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki daerah, dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) secara seimbang melalui kolaborasi lintas sektor.
Riyanto mengapresiasi langkah-langkah kolaboratif yang telah dilakukan pemerintah daerah, namun menilai tantangan utama yang masih harus dihadapi adalah persoalan kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja.
“Investasi yang masuk harus mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Pemerintah perlu menyusun strategi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesejahteraan masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan investasi di daerah.
“Bagaimana kita bisa mensejahterakan orang lain jika masyarakat kita sendiri belum sejahtera. Ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah,” pungkasnya.//Mldi