HarianMetro.co, POHUWATO — Politik tidak semestinya dipahami hanya sebatas aktivitas memilih pemimpin atau wakil rakyat ketika pemilihan umum berlangsung. Politik juga harus menjadi ruang pendidikan bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban, mengawasi pemerintahan, menyampaikan aspirasi, serta ikut mencari solusi atas berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Amir Sidariman, Sekretaris DPC Partai Gerindra, dalam kegiatan pendidikan politik yang digelar di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bersama Pengurus PAC Partai Gerindra Kecamatan Marisa dan seluruh Pengurus Ranting se-Kecamatan Marisa.
Dalam penyampaiannya, Amir menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai subjek politik, bukan sekadar objek yang hanya dicari ketika momentum pemilu tiba.
“Masyarakat harus memahami bahwa politik bukan sekadar memilih seseorang pada hari pemilu. Politik juga berarti belajar, memahami, mengawasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut memberikan solusi atas persoalan bersama,” ujar Amir.
Menurut dia, pendidikan politik menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang kritis, sadar terhadap hak dan kewajibannya, sekaligus bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
Masyarakat, kata Amir, memiliki ruang yang luas untuk terlibat dalam proses politik. Keterlibatan itu tidak selalu harus melalui kontestasi pemilu, tetapi juga dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap pemerintah, menyampaikan aspirasi, berdiskusi mengenai kebijakan publik, memberikan kritik, hingga mendukung kebijakan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kritik sebagai bagian dari demokrasi
Amir juga mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak semestinya selalu dipandang sebagai bentuk perlawanan.
Menurut dia, kritik yang disampaikan berdasarkan kepentingan masyarakat merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan dalam demokrasi.
Namun, kritik tersebut harus dibangun berdasarkan pemahaman terhadap persoalan dan disampaikan secara konstruktif.
“Kalau terjadi kesalahan, masyarakat memiliki hak untuk mengkritik. Tetapi kritik akan jauh lebih konstruktif apabila disertai pemahaman terhadap persoalan dan menawarkan jalan keluar,” katanya.
Karena itu, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Lebih dari itu, pendidikan politik diharapkan dapat membangun budaya demokrasi yang sehat, di mana masyarakat mampu memahami informasi, berdiskusi, menentukan sikap, dan ikut mengawal kebijakan publik.
Masyarakat bukan objek politik
Amir menegaskan, masyarakat memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan. Pemerintah, partai politik, dan lembaga-lembaga negara tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya partisipasi masyarakat.
“Masyarakat bukan hanya menjadi objek politik, tetapi harus menjadi subjek politik,” tegas Amir.
Ia mengatakan, perubahan tidak hanya lahir dari pemerintah atau elite politik. Perubahan juga dapat tumbuh dari masyarakat ketika mereka memiliki kesadaran untuk terlibat, menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan memberikan solusi.
Menurut Amir, partisipasi masyarakat yang aktif akan mendorong kehidupan politik yang lebih sehat dan terbuka.
“Dengan keterlibatan masyarakat, politik akan menjadi lebih sehat, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Melalui kegiatan pendidikan politik bersama jajaran PAC dan Ranting Partai Gerindra se-Kecamatan Marisa tersebut, Amir berharap kader dan masyarakat semakin memahami bahwa politik bukan hanya persoalan siapa yang dipilih, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat ikut menentukan arah perubahan dan memastikan kepentingan rakyat diperjuangkan dalam proses politik.//HM