HarianMetro.co, POHUWATO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang dipimpin oleh Bupati Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Bupati, Suharsi Igirisa menggelar Gebyar SMS (Gerakan Bersama Melayani Rakyat, Sehat, Maju, Sejahtera) tahap III yang berlangsung di Lapangan Kecamatan Buntulia, Senin (7/8/2023).
Dengan tema “Penanggulangan Kemiskinan, Inflansi, dan Stunting”, serta kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Camat Buntulia beserta jajarannya, Kepala Bapedda, Pimpinan-pimpinan OPD, beserta Kepala-kepala Desa se-Kecamatan Buntulia, Kepala Kejaksaan Pohuwato, Imam besar Masjid Agung, Ketua Baznas, Tokoh Masyarakat dan tokoh adat, serta masyarakat yang hadir penerima bantuan dari pemerintah Daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga mengucapkan rasa syukur, karena masih di berikan kesehatan untuk hadir pada pelaksanaan Gebyar tahap III di Lapangan Kecamatan Buntulia.
“Dimana kegiatan Gebyar ini adalah terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan Gebyar di 13 Kecamatan,” kata Bupati Saipul.
Sementara itu, Bupati Saipul menerima laporan dari Kepala Bapedda terkait dengan tiga tahapan atau tiga jilid dari rangkaian kegiatan Gebyar itu sendiri.
“Anggaran yang diperoleh lewat DID, yang pertama Rp.18 M, kedua Rp. 22 M dan di tiga tahapan ini untuk 13 Kecamatan, ditotalkan semuanya menghabiskan anggaran Rp. 40 M,” pungkas Bupati Saipul.
Kemudian, Bupati Saipul menambahkan, dana dari Insentif Daerah dirubah menjadi Insentif Fiskal untuk kinerja terhadap pengendalian inflasi di daerah itu sendiri.
“Berbicara tentang insentif kinerja, tentunya ini di ukur dari sejauh mana Pemerintah dalam hal melaksanakan kegiatan serta memaksimalkan kinerjanya dalam rangka untuk melayani masyarakat,” jelas Bupati Saipul.
Tidak sampai di situ saja, dari 515 Kabupaten, ada 24 Kabupaten yang dinilai pemerintahannya efektif dalam melaksanakan kinerja dan Kabupaten Pohuwato masuk dalam 24 yang dinilai Pemerintahnya melaksanakan kinerja tersebut dari 515 Kabupaten.
Terakhir, Bupati Saipul menyampaikan, ada 17 ruas jalan di ajukan ke pemerintah pusat untuk meningkatkan infrastruktur jalan, tetapi hanya dua yang disetujui. Karena persoalan APBN melemah.
Sebagai informasi, bandara yang berada di Kecamatan Randangan akan beroperasi di tahun 2024, beserta pemanfaatan Bendungan Randangan yang akan di tinjau langsung oleh salah satu Wakil Ketua DPR RI, pada tanggal 9.//AD