HarianMetro.co, POHUWATO – Sebagai langkah awal dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah, khususnya terkait kawasan rawan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pohuwato, menggelar sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
Acara ini bertujuan untuk menyusun kajian risiko bencana Kabupaten Pohuwato tahun 2025-2029.
Kegiatan yang berlangsung di aula Dinas PUPR ini dibuka oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Suharsi Igirisa, Direktorat Pemetaan Evaluasi Risiko Bencana BNPB RI, Aspirmanto Wasono, serta sejumlah perwakilan Forkopimda Pohuwato, Sekda Iskandar Datau, asisten, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, media, LSM, praktisi, akademisi, dan para pemerhati kebencanaan, Rabu (17/7/2024).
Dalam sambutannya, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga menekankan bahwa Kabupaten Pohuwato merupakan daerah rawan bencana.
“Banyaknya kejadian bencana belakangan ini mengakibatkan kerugian besar dan mengganggu roda pemerintahan serta kehidupan masyarakat. Dampak negatif ini sebenarnya bisa dikurangi jika kita memiliki data dan analisa yang memadai terkait risiko bencana,” jelas Bupati Saipul.
Lanjut, Bupati Saipul juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah melalui BPBD berupaya mempercepat penyusunan dokumen kajian risiko bencana yang akurat.
“Dokumen ini akan menjadi acuan dalam memetakan serta meminimalisir risiko bencana, sekaligus sebagai referensi untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Pohuwato ke depan,” tambahnya.
Kemudian, Ia juga menyampaikan harapannya agar kajian risiko bencana ini dapat mengidentifikasi potensi ancaman bencana, jumlah korban, dan kerugian yang diakibatkan, sehingga dapat ditekan seminimal mungkin.
“Terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada Kabupaten Pohuwato dalam penyusunan dokumen kajian risiko bencana ini,” pungkas Bupati Saipul.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Pohuwato, Abdul Muthalib Dunggio, melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi standar pelayanan minimum penanggulangan bencana.
“Kegiatan yang akan berlangsung selama 4 bulan ini menghadirkan narasumber dari BNPB, antara lain Asfirmanto Wasono, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BNPB RI, Sumardani Kusmajaya, Perencana Wilayah Analis Utama BNPB, serta Osmar Shalih, Geografi dan Pemetaan BNPB,” jelasnya.
Terakhir, Abdul Muthalib juga menekankan bahwa penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja.
“Perlu ada kepedulian bersama dari semua stakeholder, termasuk pelaku usaha dan dunia industri, untuk memiliki komitmen dan tanggung jawab bersama dalam penanggulangan bencana di daerah ini,” tutupnya.//AD