HarianMetro.co, POHUWATO – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Pohuwato mulai mengerucutkan pembahasan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Salah satu poin yang mengemuka adalah usulan penggabungan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya efisiensi birokrasi dan penyesuaian terhadap kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah pusat, Rabu (22/07/2026).
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat kerja Pansus III DPRD Pohuwato bersama sejumlah OPD, Selasa. Rapat dipimpin Ketua Pansus III, Nasir Giasi, dan turut dihadiri pimpinan fraksi di DPRD, di antaranya Ketua Fraksi Golkar Akbar Baderan, Ketua Fraksi Gerindra Abdul Hamid Sukoli, Ketua Fraksi PKB Abdullah Diko, serta Ketua Fraksi Amanat Desa Mohamad Afif.
Usai rapat, Nasir Giasi menjelaskan bahwa Pansus III tengah membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Ranperda tentang Ekonomi Kreatif, serta Ranperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Menurutnya, pembahasan perubahan SOTK menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan penataan kelembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kondisi fiskal daerah.
“Dari hasil pembahasan sementara, kami mengerucutkan lima OPD yang berpotensi untuk digabungkan. Tujuannya agar struktur pemerintahan lebih efisien dan tidak membebani keuangan daerah,” ujar Nasir.
Lima OPD yang diusulkan untuk digabungkan masing-masing adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Dinas Sosial menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kemudian Dinas Perhubungan diusulkan bergabung dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), sementara Dinas Perikanan juga masuk dalam kajian penggabungan mengingat sebagian besar kewenangan sektor kelautan telah dialihkan ke pemerintah provinsi.
Selain itu, Dinas Pangan direncanakan dilebur ke Dinas Pertanian menjadi Dinas Pertanian dan Pangan. Sedangkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik diusulkan bergabung dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) guna memperkuat efektivitas kelembagaan.
Di sisi lain, Pansus justru mendorong pembentukan satu organisasi baru, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Menurut Nasir, keberadaan lembaga tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setiap tahun terus mengalami peningkatan target.
“Yang jelas Badan Pendapatan Daerah mau tidak mau harus kita bentuk. Dengan adanya badan khusus ini, pengelolaan dan optimalisasi PAD bisa lebih fokus sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai,” tegasnya.
Ia menjelaskan, apabila lima OPD tersebut benar-benar digabungkan dan Bapenda dibentuk, maka secara keseluruhan akan terjadi pengurangan empat OPD dari struktur pemerintahan yang ada saat ini.
Langkah tersebut diyakini mampu menekan belanja operasional pemerintah daerah, mulai dari biaya listrik, pemeliharaan gedung, alat tulis kantor, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya.
“Efisiensi ini bukan sekadar mengurangi jumlah dinas, tetapi bagaimana pemerintah bisa menghemat belanja operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nanti pada tahap finalisasi akan kami hitung berapa besar penghematan anggaran yang bisa diperoleh dari penataan struktur OPD ini,” jelas Nasir.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh usulan tersebut masih bersifat sementara dan akan terus dikaji. Pansus masih akan mempelajari regulasi yang berlaku serta melakukan perbandingan dengan struktur kelembagaan di sejumlah daerah sebelum Ranperda tersebut ditetapkan.
“Semua ini dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan birokrasi yang lebih ramping, efektif, dan mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik tanpa membebani keuangan daerah,” pungkasnya.//Mldi