HarianMetro.co, POHUWATO – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pohuwato, Menggelar Rapat Dengar Pendapat Persoalan insentif pemangku adat dan para imam yang sempat direncanakan untuk dihilangkan di tahun anggaran 2021 ini, dengan melibatkan OPD-OPD, Camat, Kepala Desa dan Pemangku adat.
Ketua DPRD Pohuwto Nasir Giasi, menyampaikan bahwa, insentif para pemangku adat dan para imam harus dicarikan solusi bersama, Mengingat kata Beringin muda Pohuwato ini. Selasa (23/2)
“Keuangan daerah maupun desa yang progresnya hari ini justru menurun. Namun ada masalah sosial yang terkandung didalamnya. Maka dari itu, kita mencari solusi bagaimana kita harus formulasikan ini secara bersama-sama” Ucap Nasir
Selain itu kata Nasir, dirinya tidak ingin jika persoalan insentif tersebut akan berimbas pada pemerintahan yang baru, dan pastinya ada yang membanding-bandingkan masa pemerintahan baru dengan pemerintahan yang lama.
“Sebagai lembaga yang juga mitra teman-teman, kami memahami kondisi saat ini, tapi ini harus ada solusi”, imbuhnya
Terakhir, Nasir Giasi menjelaskan bahwa pemerintahan baru dengan visi-misinya yang tertuang untuk meningkatkan kesejahteraan para imam dan pemangku adat. Namun tiba-tiba justru terjadi hal yang tidak ingin di dengar itu terjadi. Maka dari itu mari secara bersama-sama mencari jalan keluar,” tandasnya.//Eby