HarianMetro.co, POHUWATO – Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Nirwan Due, selaku Ketua Komisi II DPRD Pohuwato dari Daerah Pemilihan Duhiadaa–Patilanggio, melaksanakan reses masa persidangan kedua di Desa Buntulia Jaya, Senin malam (09/02/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan persoalan yang selama ini dirasakan, khususnya di sektor pertanian, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Dalam dialog terbuka bersama warga Kecamatan Duhiadaa, sejumlah persoalan krusial disampaikan. Salah satunya adalah gagal panen padi yang dialami petani dan berdampak langsung pada penurunan pendapatan serta keberlangsungan hidup mereka.
Selain sektor pertanian, masyarakat juga menyoroti persoalan pertambangan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat sekitar.
Masalah Penerangan Jalan Umum (PJU) turut menjadi keluhan utama. Warga mengungkapkan minimnya lampu jalan di sejumlah titik yang kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari.
Tak kalah penting, masyarakat mengeluhkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta gas LPG subsidi 3 kilogram, yang dinilai sangat menghambat aktivitas ekonomi warga. Bahkan, harga LPG subsidi yang seharusnya sekitar Rp20 ribu, justru dijual di kisaran Rp40 ribu hingga Rp50 ribu di tingkat pengecer.
Di sektor pertanian, persoalan ketersediaan air untuk lahan pertanian juga disampaikan. Ketiadaan sumber air yang memadai menyebabkan produktivitas menurun dan meningkatkan risiko gagal panen. Warga juga meminta adanya pengerukan sedimen pada saluran air dan sungai yang mengalami pendangkalan.
Masalah lain yang disoroti adalah penyaluran bantuan bibit pertanian yang dinilai tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan petani.
“Banyak bibit yang menumpuk di kantor, kami bingung mau diapakan karena petani sudah lebih dulu menanam,” keluh salah satu warga dalam forum reses.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Nirwan Due menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh keluhan masyarakat, baik yang bersifat non-anggaran maupun yang memerlukan dukungan anggaran dan koordinasi lintas pemerintah.
“Ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh masyarakat, seperti PJU, kelangkaan BBM, gas LPG, sedimentasi, sampai gagal panen. Untuk masalah yang tidak berkonsekuensi pada anggaran, insyaallah besok akan kami tindak lanjuti melalui rapat kerja dengan OPD terkait,” ujar Nirwan Due.
Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah persoalan akan dikawal hingga ke tingkat provinsi, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan harian masyarakat.
“Untuk persoalan gas LPG dan Pertamina, kami sudah bicara langsung dengan Pak Kadis. Ini akan kami tindak lanjuti ke provinsi karena kewenangannya ada di sana,” jelasnya.
Terkait bantuan bibit pertanian, Nirwan Due mengakui adanya keluhan dari petani, baik soal ketepatan sasaran maupun kualitas bibit.
“Bukan hanya soal bibit yang tidak tepat sasaran, tapi juga bibit dianggap tidak layak tanam oleh petani. Penentuan bibit ini bukan kewenangan kabupaten atau provinsi, tapi kewenangan pusat. Namun kami akan tetap melakukan langkah-langkah dan mendorong aspirasi ini ke pihak terkait,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan rencana DPRD untuk mengakomodir kebutuhan petani melalui pengadaan alat berat apabila anggaran telah tersedia.
“Ketika anggaran sudah tersedia, kami di DPRD akan mengadakan unit alat berat untuk kebutuhan petani. Hal-hal lain akan kita lihat sesuai kondisi dan masukan dari masyarakat serta petani itu sendiri,” katanya.
Menjelang bulan suci Ramadan, persoalan kelangkaan tabung gas LPG 3 kilogram menjadi perhatian khusus DPRD.
“Kami akan mengawal komitmen dari Pak Kadis, termasuk rencana melakukan sidak. Kami juga akan menindaklanjuti ke provinsi terkait penambahan kuota. Terakhir pada tahun 2023, kami sempat mengawal penambahan kuota hingga 15 pangkalan untuk Kabupaten Pohuwato,” ungkap Nirwan Due.
Di akhir kegiatan, masyarakat berharap agar anggota DPRD dapat hadir langsung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga aspirasi yang disampaikan benar-benar dikawal hingga ke tahap penganggaran dan pelaksanaan.
Nirwan Due menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat Duhiadaa–Patilanggio akan menjadi bahan pembahasan di DPRD, khususnya di Komisi II, serta akan diperjuangkan melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti secara konkret dan memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.//Mldi