HarianMetro.co, POHUWATO – Anggota DPRD Pohuwato dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Hamid Sukoli, menggelar reses di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, pada Kamis (30/11/2024). Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait isu investasi pertambangan dan perekrutan tenaga kerja lokal.
Rasyid, seorang tokoh masyarakat, menyoroti persoalan yang sering menjadi polemik antara perusahaan tambang dan penambang lokal, termasuk tali asih dan minimnya perekrutan tenaga kerja asli dari wilayah Taluduyunu, Hulawa, Buntulia, dan sekitarnya.
“Polemik seperti tali asih dan perekrutan tenaga kerja lokal ini merupakan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans). Kami berharap ada perhatian lebih terhadap hal ini,” ungkap Rasyid saat sesi tanya jawab.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Hamid Sukoli, yang akrab disapa Ayah Yopin, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Saya akan mengawal langsung persoalan tenaga kerja ini. Apakah melalui kerjasama dengan perusahaan atau mencari dukungan pendanaan untuk pelatihan, ini tidak hanya komitmen politik, tetapi juga komitmen moral saya,” tegas Ayah Yopin.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan skenario khusus untuk mengakomodir anak-anak lokal, baik di wilayah lingkar tambang maupun perkebunan sawit, agar mereka mendapatkan peluang kerja yang layak.
“Anak-anak lokal ini adalah penerima dampak langsung dari aktivitas perusahaan. Satu-satunya solusi adalah memberi mereka akses pekerjaan dengan pelatihan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan,” tambahnya.
Selain isu tenaga kerja, persoalan infrastruktur jalan menuju wilayah tambang juga menjadi perhatian. Ayah Yopin berkomitmen untuk turun ke lapangan bersama tim survei untuk memastikan kondisi jalan tersebut.
“Jalan menuju tambang ini adalah inti dari banyak permasalahan. Saya akan ke provinsi untuk mengecek status kawasan, apakah termasuk kawasan produksi, hutan lindung, atau lainnya. Kita perlu memastikan proses pelepasan kawasan ini sesuai hukum agar tidak ada konflik lebih lanjut,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berpikir konstruktif dan mencari solusi jangka panjang, tanpa saling menyalahkan pihak mana pun.
“Sejak kewenangan pertambangan beralih dari kabupaten ke provinsi, banyak dinamika yang terjadi. Kita harus mencari solusi bersama, bukan saling menyalahkan. Saya berkomitmen menyelesaikan persoalan ini dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Reses tersebut turut dihadiri oleh Camat Buntulia yang juga menjabat Plt Kadis Pendidikan, Kepala Desa Taluduyunu, Sekretaris Perkim, serta beberapa perwakilan dinas terkait, seperti Dinas Pertanian, Nakertrans, dan PUPR.
Pewarta: //Mldi